JAKARTA — Dalam mempersiapkan National Logistic Ecosystem (NLE) pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan, yakni regulasi, ego sektoral, hingga kerahasiaan data dari seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu kuncinya yakni melalui pembenahan regulasi di awal dan komitmen semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC Agus Sudarmadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi antarinstansi pemerintah guna menyempurnakan NLE yang ada di bawah koordinasinya.
Pemerintah, terangnya, sudah satu suara ketika Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 tentang Percepatan Ekosistem Logistik Nasional.
Khusus mengenai data terangnya, NLE mengintegrasikan berbagai platform maka penting untuk menjaga kerahasiaan data serta menjamin agar kerahasiaannya tetap terjaga antar pelaku bisnis.
“Ketika bergabung, data platform bergabung ada MoU dan perjanjian kerja sama ada do and don’t soal data. Kami sangat memperhatikan kerahasian data dan data yang dibagikan itu yang sifatnya boleh dan hak publik, data privasi akan dituangkan dalam aturan yang mengikat secara hukum,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan sebelum diumumkannya platform digital NLE, pemerintah telah menyiapkan dua langkah utama terlebih dahulu.
“Sebelum kolaborasi NLE terbentuk, ada satu dua langkah di belakang, proses ini jadi begitu pelik, pertama yang harus dibereskan regulasinya dahulu, tata kelola data, regulasi perizinan,” jelasnya.
Menurutnya, proses perizinan satu barang impor saja bisa membutuhkan 70 izin, penyederhanaan regulasi pun tidak bisa tidak dilakukan terlebih dahulu. Contohnya, manifest dikirimkan importir, tak perlu lagi mengirimkan berulang ke berbagai instansi pemerintah.
Setelah regulasi diselesaikan, lanjutnya, penting membangun komitmen di pemerintah dan dari dunia usaha. Dia bercerita Korea Selatan saja butuh waktu hingga 8 tahun untuk menyelaraskan 8 instansi terkait untuk membentuk semacam NLE ini.
“Setiap Pelindo ada sistem teknologi, K/L ada juga, setiap pelaku usaha ada juga, kalau komitmennya tidak bersatu, sampai kapanpun logistic cost tidak turun, setelah regulasi komitmen baru kolaborasi,” paparnya.
Agung mengemukakan sejumlah pekerjaan di pelabuhan akan hilang karena perkembangan teknologi. Dengan demikian, perlu ada perubahan pola pikir pula dari seluruh pemangku kepentingan logistik dalam meningkatkan kinerja dan daya saing Indonesia.
“NLE ini yang penting regulasi, komitmen, baru kolaborasi, cukup ditangani DJBC selesai kolaborasi ini. Regulasi dan komitmen yang membuat Kemenko Marves ikut kawal, kadang ego sektoral masih muncul. Inilah semua butuh komitmen sama agar NLE yang user friendly, nyaman, cepat, data, akurat, dan biaya rendah,” jelasnya.