JAKARTA – Pemerintah mengakui Indonesia sempat mengalami kekurangan kontainer beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut menyebabkan kegiatan ekspor menjadi terhambat. “Ekspor kita barangnya sudah siap, market-nya ada, kontainernya tidak ada. Kemudian kita usahakan cari kontainer tapi slot pengangkutnya juga tidak tersedia,” cerita Sesmenko Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan Supply Chain, Selasa (9/3/2021). Selama pandemi, dia mengatakan sektor logistik terdampak cukup besar akibat pergerakan yang terbatas. Meski begitu, Susiwijono menyebut tak semua usaha logistik tertekan karena sektor logistik yang terhubung dengan e-commerce justru tumbuh selama pandemi karena banyak masyarakat yang melakukan kegiatan atau bekerja dari rumah (WFH).

“Namun kalau kita lihat hikmahnya ini luar biasa, banyak sekali cara kita melakukan kegiatan ekonomi harus berubah,” terangnya. Melihat tekanan yang diikuti dengan peluang selama pandemi, pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang logistik dan manajemen rantai pasokan. Peta okupasi menjadi perwujudan dari kebutuhan terkait SDM profesional yang dibutuhkan dalam sistem logistik nasional (Sislognas  sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.

Pemerintah menyiapkan 2 jalur pengembangan SDM di bidang logistik, yakni melewati jalur pendidikan formal maupun pengembangan jalur profesi. Pendidikan formal melalui jalur pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Pendidikan ini bisa dimulai vokasi serta Diploma satu (D1) hingga Diploma 4 (D4) dan jalur-jalur keilmuan seperti Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3). Sementara itu, pengembangan jalur profesi dilakukan melalui program sertifikasi yang dilakukan oleh Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) di bidang logistik.